Perangkat Desa

Kelurahan Gonilan memiiki sebelas perangkat, yaitu satu kepala kelurahan, satu BPD, satu sekretaris kelurahan, lima kaur dan tiga kepala dusun, serta 2 pelaksana tehnis. Adapun struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Gonilan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Struktur Organisasi Kelurahan Gonilan

Gambar 1.1Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Gonilan

Keterangan:

  1. Kepala Kelurahan                                    : Bp. Wahyu Sih Setyawan S.E
  2. BPD                                                            : Bp. Istianto, S.H
  3. Sekretaris                                                  : Bp. Joko Diko Raharjo
    1. Kaur Pemerintahan                      : Bp. Parjono
    2. Kaur Pembangunan                     : Bp. Nur Arifudin, S.H
    3. Kaur Keuangan                             : Ibu Isni Ananti
    4. Kaur Kesejahteraan                      :Bp. Tuko Supriyanto
    5. Kaur Umum                                   : Bp. Siswanto, S.T
  4. Pelaksana Tehnis
    1. Ulu-ulu                                                : Bp. Untung Budiono
    2. Modin                                                 : Bp. Sugeng Wahyono
  5. Kewilayahan
    1. Kepala Dusun 1                                : Bp. Sanggup Prasojo, S.H
    2. Kepala Dusun 2                                : Bp. Samidi
    3. Kepala Dusun 3                                : Ibu Irna Widayati, S.H

 

Tugas Dan Wewenang

A.  Kepala Kelurahan

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang kelurahan, untuk tugas dan wewenang kepala kelurahan terdapat pada pasal 14.  Kepala kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  Dalam melaksanakan tugas, kepala kelurahan mempunyai wewenang, sebagai berikut:

  1. Memimpin penyelanggaraan pemerintahan kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  2. Mengajukan rancangan peraturan kelurahan;
  3. Menetapkan peraturan kelurahan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan kelurahan mengenai APB Kelurahan untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  5. Membina kehidupan masyarakat kelurahan;
  6. Membina perekonomian kelurahan;
  7. Mengkoordinasi pembangunan kelurahan secara partisipatif;
  8. Mewakili kelurahannya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Sementara itu, untuk kewajiban kepala kelurahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang terdapat pasal 6, antara lain:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahakan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarkat;
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan kelurahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  6. Menjalin hubungan kerja denagn seluruh mitra kerja pemerintahan kelurahan;
  7. Menaati dan menegakkan seluruh peratura perundangan-undangan;
  8. Menyelenggarakan adminstrasi pemerintahn kelurahan yang baik;
  9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kelurahan;
  10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kelurahan;
  11. Mendamaikan persalinan masyarakat di kelurahan;
  12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan kelurahan;
  13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kelurahan; dan
  15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana diuraikan di atas, kepala kelurahan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelanggaraan pemerintahan kelurahan kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerinatahan kelurahan kepada masyarakat.

Larangan kepala kelurahan diatur pada pasal 7 Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, antara lain:

  1. Menjadi pengurus partai politik;
  2. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan bersangkutan;
  3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
  4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
  5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  7. Menyalahgunakan wewenang dan
  8. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Sementara itu pasal 17, kepala kelurahan berhenti, karena:

  1. Meninggal dunia.
  2. Permintaan sendiri,
  3. Diberhentikan.

Kepala kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas karena

  1. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik penjabat yang baru;
  2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. Tidak lagi mematuhi syarat sebagai kepala kelurahan;
  4. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  5. Tidak melaksanakan kewajiban kepala kelurahan dan/atau
  6. Melanggar larangan bagi kepala kelurahan.

B.  Sekretaris Kelurahan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesua Nomor 72 Tahun 2005, ketentuan mengenai sekretaris kelurahan diatur pada pasal 9 yaitu sekretaris kelurahan diisis dari Pegawai Negri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

  1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
  2. Mempunyai pengrtahuan tentang teknis pemerintahan.
  3. Mempunyai kemampuan dibidang adminstrasi perkantoran.
  4. Mempunyai pengalaman dibidang adminstrasi keuangan dan dibidang perencanaan.
  5. Memehami sosial budaya masyarakat setempat dan
  6. Bersedia tinggal di kelurahan yang bersangkutan.

Sekretaris kelurahan diangkat oleh sekretaris daerah kebupaten/kota atas nama bupati/walikota.  Dalam pemerintahan kelurahan, sekretaris kelurahan sebagai unsur staf dan unsur pelaksana kepala kelurahan.  Sekretaris kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  2. Mengkoordinasi tugas-tugas dan membina kepada kepala kelurahan;
  3. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala kelurahan.
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kelurahan.

Selain itu, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
  2. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan.
  3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
  4. Penyiapan program kerja dan pelaporannya.

C.  Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kelurahan dan unsur pelaksana penyelanggara pemerintah kelurahan di wilayah dusun.   Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundanga-undangan yang berlaku.Untuk menjalankan tugas, kepala dusun mempunyai fungsi:

  1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
  2. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Kelurahan;
  3. Melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kerukunan warga;
  4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan swadaya dan gotong royong;
  5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintahan;
  6. Membantu melaksanakan pemungutan pajak atau retribusi Daerah dan Kelurahan serta awadya masyarakat;
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kelurahan.

Untuk penyebutan kepala dusun dapat menggunakan salah satu nama dukuh dalam wilayah tersebut yang ditetapkan dengan peraturan kelurahan. Kepala dusun harus berdomisili di wilayah kelurahan yang bersangkutan.

D.    BPD

BPD atau Badan Perwakilan Kelurahan adalah suatu lembaga legislatif di tingkat kelurahan yang anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat kelurahan setempat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelengaraan pemerintah kelurahan.

Fungsi BPD:

  1. Merumuskan dan menetapkan Peraturan Kelurahan bersama Kepala Kelurahan;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  3. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kelurahan.

Wewenang BPD:

  1. Membahas rancangan peraturan kelurahan bersama kepala kelurahan;
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kelurahan dan Peraturan Kepala Kelurahan;
  3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kelurahan;
  4. Membentuk panitia pemilihan kepala kelurahan;
  5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  6. Menyusun tata tertib BPD.

Kewajiban BPD:

  1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menataati segala peraturan perundang-undangan;
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan kelurahan;
  3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  5. Memproses pemilihan kepala kelurahan;
  6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
  8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Hak Anggota BPD:

  1. Mengajukan rancangan peraturan kelurahan;
  2. Mengajukan pertanyaan;
  3. Menyampaikan usul dan pendapat;
  4. Memilih dan dipih; dan
  5. Memperoleh tunjangan.

Link Tekait